Korupsi: Sebuah Fenomena dalam Pandangan Sosiologi

Dewasa ini pemberitaan di Indonesia selalu dipenuhi dengan kasus korupsi para pejabat negara, seolah korupsi telah mendarah daging sehingga sulit untuk diberantas. Korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berkuasa atau para pejabat negara yang memiliki kewenangan dimana ia menyalahgunakan kewenangan tersebut. akibat dari perbuatan korupsi ini adalah berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah mengapa korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena yang melakukan kejahatan korupsi adalah segolongan orang-orang tertentu tetapi dampaknya besar dan merugikan orang banyak.

Pokok permasalah dari korupsi adalah bagaimana pola pikir masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dilatarbelakangi budaya materi dengan menumpuk kekayaan atau secukupnya sesuai kebutuhan dan bila berlebih akan disalurkan bagi yang membutuhkan sebagaimana ajaran agama dan etika moral.

Penegak hukum di negara ini tidak berlaku kalaupun berlaku hanya pada sebagian orang yang berkuasa atau beruang. Bagi pejabat yang korupsi seakan tidak diproses dan hanya sebagai berita yang selalu di tayangkan diberbagai media tetapi tidak ada penanganan secara hukum. Penegak hukum terkesan takut dan justru melindungi para pejabat yang melakukan korupsi. 

1.      Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor.Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga;faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika undang-undang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dari segi penegak hukum, harus menjalankan atau menerapkan hukum secara adil, karena jika berbicara tentang kepastian hukum, kepastian hukum ini sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

2.      Korupsi dalam Pandangan Soerjono Soekanto

Hukum dalam penanganan kasus korupsi sudah jelas di tentukan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ini merupakan factor pertama yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu adanya penegak hukum itu sendiri, yaitu dengan adanya Undang-undang.

Pejabat yang sering menggunakan kekuasaanya sebagai media untuk memperoleh kekayaan yang bukan haknya. Uang rakyat yang seharusnya disalurkan guna kepentingan masyarakat justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau teman serta keluarganya. Penegak hukum terkesan takut dan justru melindungi para pejabat yang melakukan korupsi. Seperti halnya Gayus Tambunan pasti banyak yang tahu akan kasusnya, dia telah terbukti melakukan korupsi tetapi masih bebas di luar sana bahkan masih bisa menikmati uang hasil korupsi untuk berlibur. Seakan tidak ada tindakan tegas dari KPK maupun Penegak hukum lainnya. 

Selain  itu masih banyak koruptor yang ditahan dalam sel yang seharusnya bisa membuat dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dan menjalani kehidupan di dalam tahanan. Tetapi yang ada dia justru hidup mewah serba ketercukupan bahkan dalam masa tahanan bisa bertemu tamu di tempat umum, mewah, dan juga makan di situ. Selain itu masa tahanannya juga tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan. Misalnya saja hanya ditahan 2,5 tahun tetapi baru delapan bulan sudah keluar dengan alasan ini itu.

Dalam kalimat diatas Soerjono Soekanto menyoroti dalam sudut pandang sosiologi hukum yaitu dengan adanya tatanana kaidah sosial. Tatanan kaidah sosial dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi dan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi. Kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi meliputi kaidah agama dan kaidah kesusilaan, karena kaidah ini ditunjukan kepada manusia sebagai individu, sedangkan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi adalah kaidah sopan santun atau tata karma yang meliputi antara lain sopan santun dalam pergaulan, berbusana, kaidah hukum, dan sebagainya, karena kaidah-kaidah ini ditujukan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya manusia sebagai makhluk sosial.

Korupsi di anggap sebagai perilaku yang wajar oleh pejabat Negara karena dengan melakukan tindakan tersebut koruptor bisamen dapatkan uang banyak yang nantinya akan digunakan untuk memperkaya dirinya. Kaidah sosial yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan korupsi bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat bawah. Banyak sekali dari mereka yang sengsara karenaukah koruptor yang tidak bertanggungjawab dan cenderung melanggar hukum.

Dari faktor lain menurut pandangan sosiologi dari Soerjono Soekanto yitu sarana dan fasilitas. Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

3.      Kesimpulan

Faktor-faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga  hukum dinilai dapat efektif. Apalagi dalam pemberantasan korupsi yang bisa dibilang sudah mengakar dan sulit untuk diberantas. Ketika korupsi dilakukan sekali, maka si pelakupun akan ketagihan untuk melakukannya lagi. Karena keuntungan yang diperoleh akan membuatnya tidak kapok untuk melakukannya lagi dengan tahap yang lebih jauh.

Efektivitas hukum yang seharusnya memberikan sebuah penegakan hukum yang nyata dalam masyarakat untuk memberantas korupsi justru telah disalahgunakan oleh oknum tertentu. Bahkan lebih membela pejabat yang jelas-jelas mengambil uang rakyat. Kaidah sosial menunjukkan bahwa korupsi melanggar hukum dan akan di anggap masyarakat sebagai kejahatan yang sulit dihilangkan.

Penyakit korupsi yang diderita Indonesia telah sedemikian parah.  Korupsi menggurita di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Berbagai upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan baik tindakan korupsi yang ada pada zaman Romawi maupun di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono.1989. Mengenal Sosiologi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

http:// Dian Khoreanita.blogspot.com/sosiologi-hukum-soerjono-soekanto.html yang diakses pada tanggal 02-06-2014 pukul 16.15